Infrastruktur: Mereka Hanya Bisa Bermimpi…

Senin (4/5) siang, sekitar 20 anak usia sekolah dasar dan balita duduk di papan kayu menikmati film Ultraman di sebuah rumah berdinding anyaman bambu di Kampung Lempong Pucung, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sesekali mereka mengomentari adegan perkelahian para tokoh film kartun tersebut.

Sekitar 20 meter di belakang rumah yang dindingnya keropos di makan usia itu, Salim (56) sesekali mengecek nyala mesin diesel agar cucu beserta kawan-kawannya tetap dapat menikmati tontonan kesukaan mereka. “Kalau tidak dipakai untuk menyetel film, diesel ini hanya nyala pada sore hingga tengah malam,” katanya.

Salim dan sejumlah warga di Kampung Laut lain mengandalkan diesel untuk penerangan rumah mereka pada malam hari. Sejumlah warga lain menggunakan lampu minyak tanah.

Jaringan listrik yang ada di wilayah tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga surya. Itu pun hanya dapat dinikmati sekitar 190 keluarga dari total 3.848 keluarga di Kampung Laut.

Selain belum terjangkau listrik PLN, hampir setiap desa di Laguna Segara Anakan masih minim sentuhan infrastruktur. Jalan kampung di sana lebih menyerupai jalan setapak yang berlumpur saat musim hujan.

Untuk memperoleh air bersih, warga hanya bisa memperoleh dari mata air di Pulau Nusakambangan. Kegiatan mengambil air bersih itu juga bukan pekerjaan mudah karena perjalanan menjangkau mata air cukup jauh sehingga memakan waktu dua jam sampai lima jam.

Parmin (45), warga Kampung Motean, Desa Ujungalang, menuturkan, sebenarnya dusun itu sudah dijangkau saluran air bersih dari Pulau Nusakambangan, tetapi tiga tahun ini putus karena pipanya pecah. “Tahun kemarin, pipa sudah diperbaiki, tetapi rusak lagi. Akhirnya, kami mengambil air langsung ke Nusakambangan,” katanya.

Kampung itu bukan satu-satunya wilayah di Cilacap yang jauh dari sentuhan pembangunan infrastruktur. Setidaknya lebih dari 20 desa, yang umumnya berada di Cilacap bagian barat, belum ada jaringan listrik dan infrastruktur jalan yang memadai. Selain di Kecamatan Kampung Laut, desa-desa itu berada di Kecamatan Wanareja, Majenang, Dayeuhluhur, dan Patimuan.

Di Majenang, misalnya, warga Dusun Cipetir, Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, harus berjalan kaki tujuh kilometer meter untuk menjangkau Pasar Karang Gendot di Desa Limbangan. Seperti yang dilakukan Karyono (65) saat pergi membeli garam, ikan asin, kerupuk, dan kebutuhan dapur lain di Pasar Karang Gendot.

Kontras

Kondisi Kampung Laut dan Wanareja kontras dengan dinamika industri PT Pertamina, PT Semen Holcim, dan beberapa perusahaan pengolahan lain di tengah kota Cilacap. Padahal, dengan berdirinya industri-industri besar itu, Cilacap tampak lebih maju dibandingkan beberapa kabupaten lain di Jateng bagian selatan.

Kondisi inilah yang memicu sebagian masyarakat di Cilacap bagian barat ingin memisahkan diri dari Kabupaten Cilacap dan berdiri sebagai kabupaten baru. Mereka merasa dijadikan anak tiri dan tidak pernah disentuh pembangunan infrastruktur.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih mengaku prihatin dengan desakan warga Cilacap barat itu. Menurut dia, desakan itu cukup serius untuk ditanggapi. Oleh karena itu, sudah seharusnya orientasi pembangunan di Jateng mulai dikembangkan tidak terpusat di bagian utara saja, melainkan memerhatikan kawasan selatan.

“Pembangunan infrastruktur akan membuka aksesibilitas Jawa bagian selatan dan tengah serta utara sehingga potensi yang ada bisa dikembangkan,” kata Rustriningsih.

Semoga pembangunan infrastruktur tidak sekadar menjadi impian warga Kampung Laut dan wilayah lain di Cilacap barat. (MDN/IKA)

JLS di Cilacap Baru 4,3 km * Kepastian Ganti Rugi Tanah Dipertanyakan

Hingga akhir tahun 2008, pengerjaan jalan lintas selatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, baru mencapai 4,3 kilometer. Rencananya, JLS yang akan melintasi Cilacap panjangnya 101 kilometer.

Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Cilacap Supriono mengakui, pembangunan JLS di Kabupaten Cilacap lambat. Hal ini karena dana dari pemerintah pusat terlambat turun.

“Meski pembebasan tanah mulai dilakukan tahun 2006, pembebasan secara fisik baru bisa dilaksanakan setelah dana dari pusat turun tahun 2008,” kata Supriono, Senin (4/5).

Untuk tahun ini, pembangunan JLS dilanjutkan sepanjang 1,9 kilometer di Kecamatan Patimuan dan Adipala.

Panjang total JLS ada 101 kilometer, melintasi tujuh kecamatan di Kabupaten Cilacap. Untuk kebutuhan pembangunan JLS tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah membebaskan tanah milik warga sepanjang 13 kilometer.

Ganti rugi

Terkait masalah ganti rugi tanah, sebanyak 36 keluarga Dusun Mekarsari, Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, mempertanyakan kepastian ganti rugi pembebasan tanah untuk JLS yang pernah ditawarkan Pemkab Cilacap.

Seorang warga, Darusman (70), mengatakan, dalam sosialisasi JLS tahun 2007, Pemkab Cilacap pernah menjanjikan akan membayar ganti rugi pembebasan tanah sebesar Rp 28.000 per meter persegi. Adapun bangunan, pagar, dan tanaman milik warga yang terkena pembebasan akan diberi kompensasi tersendiri.

“Namun, hingga saat ini, kami tidak mendengar kabar kelanjutannya lagi,” kata Darusman.

Karena keburu girang akan mendapatkan ganti rugi, warga Dusun Mekarsari membeli berbagai barang dengan sistem kredit. Kepada pedagang dan toko tempat mereka membeli barang, warga menjanjikan akan membayar lunas utang mereka setelah menerima uang ganti rugi dari pemerintah.

“Namun, karena uang ganti tidak kunjung kami terima, akhirnya sepeda motor terpaksa ditarik kembali oleh pihak dealer,” kata Paijem (55), warga lain.

Sebanyak 36 keluarga di Dusun Mekarsari itu menempati tanah milik Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Balai Pengelolaan Sumber Sumber Daya Air Serayu Citanduy. Mereka memakai tanah itu dengan sistem pinjam pakai dan membayar retribusi rutin setiap tahun kepada dinas.

Adapun warga yang sudah mendapatkan uang ganti rugi tanah, seperti Muslihidin (44), warga Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, langsung membangun warung makan di tepi Jalan Raya Patimuan-Ciamis. Ia mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 85 juta.

Budi Yatmaka, warga Desa Cinyawang, menggunakan uang ganti rugi sebesar Rp 37 juta tersebut untuk memperbaiki rumah dan merenovasi toko miliknya. (EGI/IWN/LITBANG Kompas)

Pertanian: Warga Patimuan Menanam Padi di Air Payau

Sejumlah petani di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menanam padi di air payau. Sentra padi ini berada di Desa Buluhpayung, Rawa Apu, Purwodadi, Cimrutu, dan Sidamukti dengan luas lahan 3.764 hektar.

Namun, belum semua petani bisa panen dua kali setahun. Hal ini karena terbatasnya pasokan air tawar untuk menetralisasi sawah dan mencegah tanaman padi mati akibat tingginya kadar garam.

Di Desa Cimrutu, total luas areal tanaman padi air payau mencapai 1.250 hektar. Namun, dari total luas itu, sawah yang mendapatkan pasokan air tawardari saluran irigasi hanya 750 hektar.

“Karena itu, 500 meter persegi lahan padi lain menjadi sawah tadah hujan yang hanya mampu dipanen setahun sekali,” kata Kepala Desa Cimrutu Nardi B, Senin (4/5).

Gayo (44), petani Desa Cimrutu, mengatakan, tiap musim kemarau, 500 ubin lahannya (1 ubin = 14 meter persegi) terpaksa tidak ditanami karena tidak mendapat pasokan air irigasi.

Di musim penghujan, sawah Gayo seluas 1 hektar menghasilkan tujuh hingga delapan kuintal gabah kering giling (GKG) per 100 ubin. Dengan tidak bisa ditanaminya lahan seluas 500 ubin, produksi GKG pada musim kemarau turun menjadi lima kuintal per 100 ubin.

Koordinator petugas penyuluh lapangan Kecamatan Patimuan, Budiarto, mengatakan, terbatasnya saluran irigasi menjadi kendala pengembangan padi air payau.

Di Desa Bulupayung, lahan tanaman padi air payau ada 214 hektar dan di Desa Rawa Apu luasnya 650 hektar.

Bekas rawa

Menurut Budiarto, pertanian air payau dikembangkan karena desa-desa itu merupakan daerah bekas rawa. “Karena tanah selalu basah dan tergenang air, maka satu-satunya tanaman yang cocok ditanam adalah padi,” katanya.

Varietas padi yang ditanam berganti-ganti. Tahun 1970, petani menanam varietas Pelita. Namun, karena tidak tahan wereng, tahun 1985 petani menanam varietas Cisadane.

Belakangan, varietas Cisadane juga tidak tahan wereng dan digantikan varietas IR 64, Ciherang, dan Cigeulis. Pada tahun 2001, ditanam varietas Cilamaya Muncul.

Saat ini Cilamaya Muncul menjadi varietas yang paling banyak ditanam karena cocok ditanam di air payau sedalam 40 sentimeter. Varietas ini juga lebih tahan hidup di air payau dibandingkan varietas lainnya. (EGI/IWN/LITBANG Kompas)