Bermukim di wilayah rawan gempa merupakan pilihan yang seharusnya dihindari. Namun, bagi warga Kabupaten Tapanuli Utara, Solok, dan Lampung Barat, pilihan seperti itu tak selalu tepat. Ancaman bencana tak menyurutkan kehidupan mereka yang masih terseok.

Ancaman bencana memang mengintai Kabupaten Tapanuli Utara, Solok, dan Lampung Barat. Tiga kabupaten pada jalur Patahan Sumatera ini punya catatan panjang kegempaan. Terakhir, 14 Juni 2011, terjadi di beberapa kecamatan Pahae, Tapanuli Utara. Tak ada korban jiwa. Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Utara, 2.023 rumah berikut puluhan sarana umum rusak.

Sepanjang wilayah Kabupaten Solok pun kerap diguncang gempa. Terakhir, 6 Maret 2007, gempa berskala VII MMI menewaskan 72 jiwa, 803 orang luka-luka, dan ribuan bangunan rusak. Itu menambah catatan gempa di kawasan jalur Solok, Tanah Datar, Padang Panjang, dan Bukittinggi.

Bermukim di wilayah rawan gempa merupakan pilihan yang seharusnya dihindari.

Jika dihitung dari sisi korban dan kerusakan, Kabupaten Lampung Barat yang terparah. Gempa di Liwa, 15 Februari 1994, yang berskala IX MMI menewaskan 207 orang dan melukai 2.000 jiwa. Ini bukan peristiwa pertama kali, mengingat dalam catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tahun 1933 di Liwa pernah terjadi gempa berskala VII-VIII MMI.

Tiga kabupaten ini memang sangat rawan gempa. Indeks Rawan Bencana Indonesia, khususnya rawan gempa yang disusun BNPB (2011), menempatkan ketiga kawasan itu dalam skor kerawanan ”tinggi” dan masuk peringkat atas dari seluruh wilayah gempa di Indonesia.

Namun, pilihan warga untuk menetap rupanya tak selalu searah dengan kerawanan wilayah. Keyakinan menjalani takdir, sisi keuntungan dari kualitas lahan berbaur bekal pengalaman mereka menghadapi gempa, menjadi penopang keyakinan warga Liwa, Tarutung, dan Solok, untuk bertahan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Tugu Liwa – Pengendara melintasi Tugu Liwa, Liwa, Lampung Barat, Lampung, Jumat (10/2/2012). Pada 15 Februari 1994, kawasan tersebut diguncang gempa yang mengakibatkan kerusakan cukup parah dan memakan ratusan korban jiwa. Gempa tersebut berpusat di Sesar Semangko.

”Turun-temurun kami hidup di sini. Makam leluhur dan suami pun di sini. Di sini pula kami nanti dikubur,” kata Naomi Siregar br Simanjuntak (56), warga Tapanuli Utara. Janda anak tiga yang kesehariannya mengelola kedai nasi itu menjelaskan, pilihan meninggalkan tanah kelahirannya sebenarnya terbuka lebar. Ketiga putranya tergolong mapan hidup di perantauan. Namun, hanya di kampunglah ia merasa kesatuan diri keluarga dan leluhurnya lengkap.

Paparan Zulham (51), warga Solok, tak beda jauh. ”Biarlah anak kami merantau. Cukup kami menggarap lahan subur ini. Sudah cukup,” kata Zulham. Atau, dalam pandangan Djausal (51) yang hidup turun-temurun di Liwa, tiada alasan baginya menjauh dari tanah kelahirannya itu. Kesuburan lahan di sana bahkan memikat para pendatang. ”Lahan kopi di sini berlimpah. Lihat, justru orang luar bekerja di sini. Mengapa kami harus pindah?” urai Djausal.

Pilihan menetap dengan sendirinya lekat dengan upaya mereka beradaptasi dengan risiko- risiko gempa. Tumbur Hutabarat, Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Utara, menuturkan, sejauh ini warga terbiasa mewaspadai gempa.

Hampir setiap rumah, misalnya, dilengkapi lampu gantung penunjuk getaran. Tatkala gempa, mereka cepat membuat keputusan bertahan atau menyelamatkan diri. ”Kami naluriah saja. Yang paling ditakutkan jika bencana terjadi malam hari di saat terlelap,” urai Hutabarat.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Kota Lama Padang – Puluhan perahu nelayan bersandar di Sungai Batang Arau, Kota Lama, Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/2). Pada masa penjajahan, kawasan tersebut menjadi pusat perdagangan di Kota Padang.

Sosialisasi mitigasi

Pengalaman warga Sumbar dapat menjadi pelajaran penting. Berbagai rentetan gempa, Solok (6 Maret 2007) disusul Padang (30 September 2009), yang memakan korban ratusan jiwa, masih melekat erat di benak warga.

Terlebih guncangan gempa Simeulue, 11 April 2012, kian mengkhawatirkan mereka. ”Itulah mengapa sosialisasi mitigasi serius kami lakukan. Beruntung warga rasional, mereka menerima sepanjang masuk akal,” kata Ade Edward, Koordinator Pusat Kendali dan Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Sumatera Barat.

Namun, Kepala BPBD Lampung Barat Muliyono mengungkapkan keresahannya. Dari berbagai wilayah rawan bencana di Sumatera, Lampung Barat seolah terlupakan dari sosialisasi mitigasi. Padahal, sebanyak 10 kecamatan di wilayah ini ada di pesisir barat yang rawan gempa dan tsunami. Permukiman di perbukitan pun rawan gempa.

Sejauh ini, upaya mitigasi tergolong minim. Sepanjang pantai, misalnya, tak tampak sistem peringatan dini, sirene, atau jalur evakuasi. ”Semua serba rencana. Jelas, kami jauh tertinggal dari wilayah lain,” katanya.

Dari berbagai wilayah rawan bencana di Sumatera, Lampung Barat seolah terlupakan dari sosialisasi mitigasi.

Keteguhan warga bertahan di kawasan rawan bencana itu sebenarnya dapat dimaknai beragam. Spirit bertahan dalam situasi tak menguntungkan itu, di satu sisi mampu melahirkan sosok individu dinamis, pantang menyerah, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan.

Paradoks potensi

Secara skala agregat, dinamika warga semacam ini amat berpotensi menjadikan wilayah bermukim menjadi lebih dinamis, baik secara sosial maupun ekonomi. Di samping kesuburan lahannya, wilayah-wilayah rawan gempa sepanjang Bukit Barisan yang mereka tempati dikenal berpotensi menyimpan kandungan energi ataupun bahan tambang.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Di Atas Jalur Sesar – Sumber air panas bumi Sipoholon di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Minggu (26/2). Secara regional, kawasan ini terletak di jalur Sesar Sumatera aktif, yang melintang mulai dari Pulau Weh di Aceh hingga Teluk Semangko di Lampung.

Sayangnya, kelebihan-kelebihan semacam ini belum terkuak dan termanifestasi dalam kehidupan keseharian warga dan kota tempat mereka tinggal. Setidaknya, mengkaji berbagai faktor yang kerap kali dilekatkan sebagai indikator kemajuan suatu wilayah, ketiga kabupaten ini belum tergolong sebagai tempat tinggal yang diunggulkan.

Dibandingkan dengan beberapa capaian kabupaten lainnya dalam satu provinsi, ketiga wilayah itu justru tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia 2009, misalnya, menempatkan Tapanuli Utara pada peringkat ke-9 dari 33 kabupaten dan kota di Sumut. Masih tergolong tinggi, tetapi dalam skala nasional berada pada peringkat ke-103 dari 497 daerah yang terdata. Kabupaten Solok dan Lampung Barat malah tergolong peringkat bawah, baik pada tingkatan provinsinya maupun secara nasional (Grafik).

Mengkaji indikator potensi ekonomi wilayah pun tak banyak mengejutkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ketiga wilayah yang perekonomiannya banyak bertumpu pada bidang usaha pertanian ini pada kenyataannya belum mampu menempatkan dirinya lebih baik dari kabupaten ataupun kota sekelilingnya.

Bahkan, dalam beberapa pencapaian, seperti pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, tak terlalu melesat dibandingkan kabupaten ataupun kota lainnya. Penggabungan berbagai indikator sosial ekonomi semacam ini, baik Tapanuli Utara, Solok, maupun Lampung Barat, tampak jauh dari kondisi makmur.

Dalam segenap keterbatasan sosial ekonomi semacam inilah, pergulatan warga di ketiga wilayah yang rawan bencana itu menggeliat. (Bestian Nainggolan/Litbang Kompas)