Warga Palu, Merasa Aman di Daerah Rawan

”Gempa! Itu sudah hal biasa di sini.” Pernyataan itu akan jamak kita temui manakala kita bertanya kepada penduduk warga Palu, Sulawesi Tengah, mengenai pengalamannya menghadapi gempa. Dari jawaban yang disampaikan, tidak terlihat rasa takut bahwa mereka hidup di daerah rawan gempa.

Hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas setahun lalu juga menegaskan hal tersebut. Sebagian besar (63 persen) responden di Palu tidak tahu bahwa daerah mereka bermukim merupakan area rawan bencana. Lebih dari itu, hampir semua responden (95 persen) merasa aman dari risiko terkena dampak bencana alam.

Kondisi ini ternyata tidak berubah saat ini. Dari hasil wawancara dengan penduduk di sepanjang Teluk Palu, seperti Talise, Lere, Besusu Barat, Mamboro, dan di kawasan pusat kota, awal bulan ini, terungkap hal yang sama. Penduduk tidak khawatir terhadap dampak gempa.

Keyakinan warga kota yang kuat ini dibentuk oleh pengalaman mereka selama ini dalam menghadapi gempa. Sepanjang hidup mereka, gempa bumi di Palu tidak pernah sampai mengancam hidup ataupun merusak tempat tinggal. ”Rumah saya dari dulu baik-baik saja,” kata Sabirin (52), warga Desa Talise di wilayah Palu Timur.

Dari catatan sejarah gempa yang terjadi di Palu selama ini, gempa yang cukup besar dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan merusak bangunan terjadi pada tahun 1927. Saat itu, gempa tektonik Watusampo yang berpusat di Teluk Palu merusak rumah dan bangunan di Palu dan Donggala.

Selain itu, peristiwa tersebut juga mengakibatkan gelombang pasang tsunami setinggi 15 meter di sekitar Teluk Palu (Talise, Mamboro, Tondo). Namun, kejadian itu sudah berlangsung sekitar 85 tahun lalu, melebihi rata-rata usia penduduk, sehingga mayoritas penduduk Palu saat ini tidak pernah mengalami sendiri atau menyaksikan kejadian itu.

Namun, kejadian itu sudah berlangsung sekitar 85 tahun lalu, melebihi rata-rata usia penduduk.

Membuat panik

Kendati saat ini umumnya masyarakat Palu merasa aman dari bencana, gempa yang terjadi saat subuh, 24 Januari 2005, sempat membuat panik sebagian besar masyarakat. Saat itu, masyarakat yang tinggal di sekitar Teluk Palu berbondong-bondong melakukan”evakuasi” alamiah ke perbukitan di bagian timur dan selatan Palu.

Gempa tahun 2005 itu di satu sisi cukup menggembirakan karena masyarakat Palu melakukan mitigasi bencana secara alamiah dalam upaya menghindar dari bahaya. Namun, di sisi lain, gempa yang tidak merusak dan menimbulkan korban tersebut semakin menguatkan persepsi masyarakat Palu selama ini bahwa mereka aman dari bencana gempa dan tsunami.

Persepsi sebagian besar masyarakat Palu yang merasa aman terhadap risiko bencana, terutama gempa, ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, ini bisa menjadi kendala dalam usaha penanggulangan risiko bencana di sekitar Palu.

Salah satu contoh bentuk adaptasi masyarakat di daerah rawan gempa adalah memperkuat struktur dan konstruksi bangunan. Namun, hal ini tidak dilakukan masyarakat. Justru masyarakat mengubah struktur bangunan kayu tradisional yang tahan gempa dengan bangunan tembok yang dianggap modern.

Justru masyarakat mengubah struktur bangunan kayu tradisional yang tahan gempa dengan bangunan tembok yang dianggap modern.

Bagaimana dengan pemerintah daerah? Saat ini, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat mulai aktif membuat program sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat hingga membuat peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan mitigasi dan manajemen bencana.

Meski demikian, sosialisasi mitigasi bencana dan perda yang mengatur manajemen bencana belum banyak diketahui masyarakat. Contohnya, Perda Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 46 yang berkaitan dengan persyaratan konstruksi bangunan tahan gempa. Namun, peraturan ini belum disosialisasikan, tidak ada peraturan pelaksananya, dan tak ada sanksi bagi pelanggarnya.

Contoh lain adalah sosialisasi mitigasi bencana dan simulasi evakuasi bencana seperti yang pernah dilakukan di Kelurahan Talise, Lere, Besusu Barat, dan Silae yang masih bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, masyarakat yang terlibat hanya sekadar ikut-ikutan dan tak paham materinya.

”Seharusnya sosialisasi mitigasi bencana dan simulasi evakuasi dilakukan terus-menerus, tidak hanya sekali-sekali. Jadi, masyarakat bisa lebih paham,” kata Arianto, ketua RT di Kelurahan Besusu Barat.

Melihat kondisi tersebut, persoalan sosialisasi mitigasi bencana dan strategi adaptasi menghadapi bencana menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan agar masyarakat semakin waspada terhadap risiko bencana serta mempunyai kesadaran untuk mengurangi atau menghindar dari bencana.

(ANUNG WENDYARTAKA/ LITBANG KOMPAS)