Infrastruktur: Kemerdekaan Listrik di Pulau Pramuka * Kelana Seribu Pulau

Sore yang cerah mendadak suram. Awan hitam berarak menutup langit Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Sabtu (7/2) sore. Gelap semakin pekat saat mentari terbenam. Namun, pulau yang dihuni 435 keluarga itu berangsur terang. Lampu berpijar dari rumah-rumah warga, jalanan, dermaga, serta fasilitas umum lain.

Oleh MUKHAMAD KURNIAWAN

Selepas petang, denyut kian terasa. Alunan musik terdengar dari penginapan dan sejumlah warung makan. Pengunjung hilir mudik di jalanan utama dan beberapa dermaga menikmati suasana malam. Akhir pekan atau saat musim liburan menjadi saat yang meriah di Pulau Pramuka.

Di salah satu penginapan, lokasi acara kumpul keluarga, pengunjung berjingkrak dan bernyanyi dengan pengeras suara. Di penginapan lain, wisatawan mengisi malam seusai snorkeling dan menyelam dengan berkaraoke. Sebagian berkerumun dan mengobrol santai di dermaga di bawah lampu-lampu utama yang berderet di pantai barat.

Tiga tahun terakhir, Pramuka telah berubah. Pasokan listrik melalui kabel bawah laut membuat pulau seluas 16 hektar itu menyala siang malam. Usaha pariwisata dan segenap pendukungnya bergerak tanpa sekat waktu. Fasilitas publik, seperti instalasi pengolah limbah rumah tangga, pun bisa beroperasi 24 jam.

”Sebelum 2012, suasana tak seramai sekarang. Listrik sangat terbatas, nyala lampu tak sebanyak ini, termasuk alat-alat elektronik, seperti televisi dan AC. Lewat pengeras suara masjid, aparat bahkan meminta warga mematikan AC kamar-kamar penginapan, meski sedang ada pengunjung karena daya tak cukup,” kata Manap (56), warga Pulau Pramuka.

Ketika itu listrik bisa anjlok sewaktu-waktu dan seisi pulau gelap jika batas kemampuan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pramuka terlampaui. Selain itu, pasokan listrik hanya berlangsung dari pukul 16.00 hingga pukul 07.00 dalam situasi normal. Saat ada kerusakan pembangkit atau saat bahan bakar solar habis atau terlambat tiba dari Jakarta, listrik bisa mati berjam-jam, bahkan seharian.

Sejumlah pemilik penginapan mengantisipasi mati listrik dengan pembangkit mini (generator) berbahan bakar solar atau bensin premium. Mereka menyalakannya saat pasokan PLTD terputus atau ketika pasokan listrik tak mampu memenuhi kebutuhan tamu.

Di banyak pintu penginapan, pengelola memasang stiker dan kertas berisi pesan agar penghuni menghemat listrik. Pengelola kadang harus datang untuk mengingatkan tamunya. Bunyinya antara lain ”Matikan yang tak perlu, listrik terbatas!”

Tenaga diesel

Keterbatasan listrik benar-benar tak pas dengan keberadaan Pulau Pramuka sebagai penghubung pulau-pulau wisata. Di Pramuka, wisatawan biasa bermalam karena alternatif penginapan relatif banyak, sementara siangnya mereka menyelam atau sekadar berenang di pulau-pulau kecil di sekitarnya. Tanpa pasokan listrik yang memadai dan kerap putus, pulau ini sepi pada malam hari.

”Serba salah jadinya kepada tamu. Tak enak meminta mereka mematikan AC, televisi, atau kipas, sementara udara panas, tak nyaman untuk beristirahat, dan listrik sewaktu-waktu padam. Namun, kini sudah jauh lebih baik,” kata Sultoni (32), anggota staf pengelola salah satu penginapan di Pulau Pramuka.

Seperti pulau berpenduduk lain di kawasan Kepulauan Seribu Utara, listrik di Pulau Pramuka hanya dipasok PLTD sebelum 2012. Ada dua mesin pembangkit di PLTD Pramuka, masing-masing berkapasitas 250 kVA dan 500 kVA. Namun, jumlahnya jauh dari mencukupi kebutuhan 435 keluarga penghuni pulau.

Selain itu, operasi PLTD itu juga kerap terganggu. Kerusakan komponen, keterlambatan pasokan solar, dan anjlok karena beban berlebih menjadi ”menu” rutin. Bagi Alwi (50), salah satu operator PLTD Pramuka, tantangan mengelola PLTD jauh lebih berat. Jika salah perhitungan sedikit, bisa jadi sasaran keluhan warga.

PLTD juga dinilai boros dan tak ramah lingkungan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rata-rata menganggarkan Rp 20 miliar per tahun untuk operasi PLTD tersebut. Sebagian besar anggaran untuk membeli solar, selain untuk perawatan pembangkit dan jaringan listrik ke rumah-rumah warga.

Rabu, 22 Februari 2012, adalah momen besar bagi warga Pulau Pramuka. Ketika itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo hadir sendiri ke Pulau Panggang untuk meresmikan aliran listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke enam pulau melalui kabel bawah laut. Enam pulau itu adalah Pramuka, Harapan, Panggang, Kelapa, Kelapa Dua, dan Karya. Totalnya sekitar 3.100 pelanggan baru listrik PLN di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

Pengelolaan buruk

Tak hanya bentang alam yang menjadi kendala kelistrikan Kepulauan Seribu. Warga juga menjadi korban buruknya pengelolaan dan lemahnya pengawasan program energi. Tahun 2013, misalnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menetapkan sedikitnya lima tersangka kasus korupsi proyek kelistrikan senilai Rp 1,3 miliar yang terjadi pada 2012. Para tersangka berasal dari perusahaan rekanan dan unit pengelola kelistrikan Kepulauan Seribu.

Penyidik meyakini adanya kerugian negara dalam pengelolaan listrik di Kepulauan Seribu. Perbaikan dan perawatan seharusnya dilakukan terhadap 16 generator listrik yang tersebar antara lain di Pulau Kelapa, Untung Jawa, Tidung, dan Pramuka. Namun, bukannya beroperasi, generator-generator itu justru tak berfungsi.

Perlengkapan yang seharusnya dibeli pun tak ada. Namun, dalam laporannya, instansi pelaksana mengklaim telah menyelesaikan pekerjaan mereka.

Kini listrik di Pulau Pramuka memang jarang byarpet seperti dulu lagi. Namun, warga tak ingin dibohongi lagi dengan proyek-proyek fiktif-kolutif. Mereka ingin pulaunya maju dengan listrik yang menyala siang malam.