Ana Gombo (50) menggendong Angel Kenelak (1) yang menderita sakit infeksi saluran pernapasan akut menggunakan noken di Kampung Wollo, Jayawijaya, Papua, Selasa (6/11). Pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak balita di Jayawijaya membutuhkan perhatian khusus.
Rekor urutan bawah dalam urusan kesehatan tampaknya masih melekat pada Papua. Masalah klasik seperti sulitnya masyarakat di pedalaman dalam mengakses layanan kesehatan masih terjadi. Diperlukan kebijakan dan kerja ekstra untuk mengubah wajah persoalan kesehatan Tanah Papua menjadi lebih baik.
Minimnya layanan kesehatan di Papua dan Papua Barat antara lain disebabkan oleh belum sepadannya rasio jumlah tenaga kesehatan dibandingkan jumlah rumah sakit, puskesmas, maupun pusat kesehatan masyarakat pembantu (puskestu). Di Papua Barat, seorang dokter rata-rata harus melayani sekitar 4.045 penduduk, padahal idealnya melayani 2.500 penduduk.
Sementara di Papua, seperti diterangkan Kepala Dinas Kesehatan Papua Josef Rinta, secara rasio jumlah tenaga kesehatan relatif baik, namun belum terdistribusi secara merata, khususnya di wilayah pedalaman. Sebagian besar tenaga kesehatan berada di kota atau puskesmas kecamatan. Provinsi Papua saat ini masih membutuhkan setidaknya 2.524 bidan, 427 perawat, 241 ahli kesehatan lingkungan, dan 280 ahli farmasi, belum termasuk dokter.
Dampaknya, hampir separuh puskesmas di Papua tidak ada dokter. Tujuh persen distrik (kecamatan) belum ada puskesmas. Sebanyak 26 persen puskesmas pembantu tidak ada tenaga medis. Sebanyak 41 persen pondok bersalin kosong karena tidak ada bidan yang melayani dan 46 persen kampung di Papua belum mendapat layanan kesehatan.
Dengan luas wilayah Provinsi Papua mencapai 317.062 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih kurang 2,8 juta jiwa, rata-rata satu puskesmas di Papua menangani wilayah seluas 1.200 kilometer persegi. Jarak tempuh ke puskesmas terdekat bisa memakan waktu hingga 22,8 jam. Transportasi antarkampung relatif sulit dan mahal.
Akibatnya, di wilayah pedalaman, tidak sedikit puskesmas atau puskestu ditinggalkan atau tanpa tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, atau bidan. Hanya tenaga kesehatan yang punya jiwa pengabdian tinggi yang tetap bertahan melayani di pedalaman.
I Wayan Putra (40), dokter pegawai tidak tetap (PTT) yang bertugas di Distrik Anggi, menuturkan suka dukanya bertugas sendirian sebagai dokter di pedalaman. ”Saya punya delapan mantri dan satu bidan yang asli penduduk sini, tetapi mereka jarang berada di puskesmas karena masih lekatnya mitos swanggi (ilmu hitam). Penduduk yang dilayani bidan atau mantri yang bukan berasal dari desanya pasti tidak mau karena takut swanggi yang dititipkan oleh teman atau saudara bidan atau mantri.
Jadi, para tenaga kesehatan memilih berada di kampungnya masing-masing. ”Saya hanya sendirian mengobati di sini. Kadang-kadang dibantu istri saya yang kebetulan juga dokter,” katanya menambahkan.
Status dokter PTT ternyata bagi Wayan merupakan pilihannya saat ini. Ia sudah pernah ditawari jadi PNS, tetapi enggan karena gaji PNS kecil, hanya Rp 1,5 juta. Ia juga tak takut kelak malah tidak bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat karena ditarik ke kantor dinas. Dipilihnya jalur PTT karena kontraknya senilai Rp 7 juta. ”Lumayan bisa menabung untuk sekolah lagi,” imbuhnya.
Kenyataan tersebut amat memprihatinkan karena tanah Papua dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam dan memiliki status otonomi khusus (otsus) yang identik dengan banyak duit. Selama ini dana otsus yang dikucurkan dari Jakarta untuk membangun orang asli Papua tergolong sangat besar. Jumlahnya tak tanggung-tanggung mencapai triliunan rupiah.
Pembiayaan pembangunan kesehatan melalui otsus Papua tahun 2002–2012, memperlihatkan adanya kenaikan signifikan. Pada 2002 pembiayaan dana otsus Rp 80 miliar lebih, dan mengalami kenaikan hingga Rp 600 miliar tahun 2012 ini. Anggaran ini belum termasuk dana-dana lain seperti DAU, DAK, dana perimbangan, dan sumber lain. Namun faktanya rakyat Papua tetap mengeluhkan biaya kesehatan.
Gubernur Papua sebenarnya telah mengeluarkan Keputusan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengobatan Gratis bagi Rakyat Asli Papua. Kebijakan ini diambil dari subsidi dana otonomi khusus. Namun dalam penerapannya masih belum memadai. Kebijakan ini belum menjangkau masyarakat pedalaman.
Selain itu, obat-obatan dan alat kesehatan standar yang dibutuhkan masyarakat kurang tersedia di rumah-rumah sakit umum milik pemerintah daerah. Hal ini membuat masyarakat terpaksa membelinya di apotek-apotek komersil dengan harga yang relatif mahal.
Kasus melonjak
Minimnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di daerah terpencil di Provinsi Papua dan Papua Barat akhirnya berimbas pada melonjaknya sejumlah masalah kesehatan. Di antaranya HIV/AIDS, malaria, tuberkulosis, kematian ibu dan anak.
Setiap tahun, angka penularan penyakit mematikan HIV/AIDS di tanah Papua selalu meningkat tajam. Data Dinas Kesehatan Papua menunjukkan, hingga Desember 2011 terdapat 10.785 kasus HIV/AIDS yang tersebar di berbagai wilayah di Papua. Naik dari tahun 2010 dengan 7.319 kasus. Hingga kini Provinsi Papua masih menduduki peringkat teratas secara nasional. Jumlah tertinggi ditemukan di Mimika dengan 2.180 kasus. Dari sejumlah itu, baru sekitar 75,7 persen yang bisa mengakses layanan kesehatan dan sekitar 37,5 persen yang mendapat pengobatan ARV (antiretroviral).
Demikian juga dengan penyakit malaria. Penyakit tropis ini juga masih menjadi masalah kesehatan yang menduduki papan atas di Papua. Penyakit ini menyebabkan banyak kerugian dengan angka kesakitan sebesar 17 persen penduduk tahun 2009.
Yang lebih memprihatinkan, angka kematian ibu melahirkan di Papua mencapai 362 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini sudah di atas angka nasional 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Papua pun tertinggi di Indonesia, yaitu 41 per 1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi daripada angka nasional 34 per 1.000 kelahiran hidup.
Hasil riset dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Cenderawasih, Jayapura, tahun 2008, mengenai kesehatan ibu hamil dan bayi menunjukkan dari 1.000 kelahiran, ada 123 kematian bayi. Dan dari 100.000 persalinan, terdapat 1.161 kematian. Angka ini jauh dari angka nasional 40 kematian untuk 1.000 bayi yang lahir.
Angka harapan hidup di Papua masih di bawah rata-rata nasional, sebesar 68,6 pada tahun 2010. Akses menuju fasilitas kesehatan cukup jauh, rata-rata 32 kilometer. Akses terhadap air bersih pun kurang. Hanya sekitar 20 persen masyarakat yang mampu menikmati air bersih.
Tumpukan masalah kesehatan itu memengaruhi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang tetap berada di urutan menengah ke bawah secara nasional. IPM kedua provinsi ini juga masih jauh di bawah daerah lain yang juga kaya sumber daya alam, seperti Riau, Kaltim, ataupun Aceh. Pada tahun 2010, IPM Papua paling rendah dibandingkan provinsi lain, yakni berada di posisi 33. Tampaknya wilayah Papua tetap sulit menggapai target pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals /MDGs.
