Perbatasan Negara Dibenahi * Pembangunan Bisa Merawat Semangat Nasionalisme Warga

NUNUKAN, KOMPAS — Pembangunan perbatasan negara yang menjadi salah satu prioritas pemerintah mulai terlihat hasilnya terutama dari sisi infrastruktur. Namun, sejumlah wilayah perbatasan masih belum cukup tersentuh pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial-ekonomi.

Pembangunan di perbatasan tidak hanya bertujuan membuat daerah itu menjadi lebih sejahtera atau punya kondisi yang relatif sama dengan daerah lain di Indonesia, tetapi juga untuk merawat semangat nasionalisme. Kehadiran negara, yang antara lain lewat pelayanan dasar, akan membuat warga di perbatasan merasa diperhatikan, lalu menganggap imaji sebagai bangsa Indonesia layak diperjuangkan.

Terkait pembangunan wilayah perbatasan, pemerintah pada 2015-2017, antara lain, membangun tujuh pos lintas batas negara (PLBN) dan hingga tahun 2019 akan dibangun lagi sembilan PLBN. Tujuh PLBN yang sudah dibangun itu adalah PLBN Aruk, Kabupaten Sambas (Kalbar); PLBN Kabupaten Entikong (Kalbar); PLBN Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu (Kalbar); PLBN Motaain, Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur); PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka (NTT); PLBN Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT); dan PLBN Skouw, Kota Jayapura (Papua).

Kompas pada 13 Juli-6 Agustus mendatangi tiga perbatasan darat Indonesia, yakni perbatasan Indonesia-Malaysia di Krayan, Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara); perbatasan Indonesia dan Timor-Leste di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, dan Malaka (NTT), serta Indonesia-Papua Niugini (PNG) di Skouw, Kota Jayapura. Hasil observasi mengonfirmasi masih adanya ketertinggalan infrastruktur dasar di tiga lokasi itu.

Berdasarkan data Litbang Kompas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 134 kabupaten/kota di wilayah perbatasan, 74 persen ada di bawah rata-rata IPM nasional tahun 2015 yang ada di angka 69,55. IPM memperhitungkan tiga unsur, yakni usia dan kesehatan, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Negara hadir

Kendati secara umum IPM di daerah perbatasan lebih rendah dibandingkan dengan IPM nasional, kehadiran negara mulai dirasakan warga di tiga perbatasan yang dikunjungi Kompas. Di Krayan, pada 2016, depo Pertamina dibangun. Sebelumnya, warga bergantung pada BBM dari Malaysia. Di Skouw, selain membangun PLBN, pemerintah juga memperbaiki jalan menuju kampung-kampung di Distrik Muara Tami yang berbatasan dengan PNG. Sejak tahun 2015, Kampung Skouw Sae, Skouw Yambe, dan Skouw Mabo di Distrik Muara Tami teraliri listrik 24 jam.

”Kami melihat pembangunan mulai mengarah ke sini,” kata Benyamin Retto (52), petani dari Kampung Skouw Sae.

Di perbatasan Indonesia dan Timor-Leste, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jalan perbatasan yang membentang dari ujung utara di Motaain (Belu) hingga Motamasin (Malaka) di ujung selatan.

Kepala Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah NTT Kementerian PUPR Bambang Nurhadi mengatakan, jalan nasional perbatasan sepanjang 176,19 kilometer itu ditargetkan rampung pada 2019.

Namun, dari 23 desa di Krayan, baru delapan desa yang mendapat aliran listrik dari PLN. Aliran listrik itu pun baru bisa dinikmati warga 12 jam. Jalan darat yang tersedia baru bisa menghubungkan ibu kota Krayan, Long Bawan, dengan Ba’kelalan dan Lawas di Sarawak, Malaysia. Sementara akses darat dari Krayan ke wilayah lain Indonesia belum terbuka. Krayan hanya bisa diakses dari daerah lain di Kalimantan Utara dengan memakai pesawat berkapasitas 12 penumpang.

Rumah Sakit Pratama yang dibangun di Krayan Barat belum memiliki fasilitas dan tenaga medis sehingga bangunannya mangkrak. Padahal, puskesmas di Long Bawan hanya bisa melayani kesehatan dasar karena keterbatasan fasilitas. ”Untuk mengobati patah tulang saja harus naik pesawat ke Tarakan,” kata Sukirno, Kepala Puskesmas Krayan.

Kondisi ini membuat mantan Ketua Adat Dayak Lundayeh di Krayan, Yagung Bangau (74), pada 2013 mengancam akan memindahkan patok tapal batas RI sehingga mengeluarkan Krayan dari wilayah RI. ”Bukan kami mau jadi bagian dari Malaysia. Namun, biarkan kami tetap begini saja, hidup di luar Indonesia kalau tidak juga ada perhatian,” katanya.

Sebagian warga perbatasan Indonesia dan Timor-Leste kini juga masih sulit mengakses air bersih. Di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Belu, masih ada warga yang tidak mendapat akses listrik PLN.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah NTT Paul Manehat menuturkan, Pemerintah Timor-Leste pernah menawarkan subsidi listrik bagi warga Indonesia di perbatasan, tetapi hal itu ditolak Pemerintah Provinsi NTT. ”Memang benar listrik itu kebutuhan, tetapi ini menyangkut harga diri bangsa,” kata Paul.

Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Augustinus Setyo Wibowo, mengatakan, kehadiran negara di perbatasan akan membuat warga menjadi lebih bisa membayangkan diri sebagai orang Indonesia karena imaji itu menjadi dekat dengan keseharian mereka.

Prioritas pembangunan

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boy Tenjuri mengatakan, pemerintah serius membangun perbatasan. Hal ini terlihat dari naiknya alokasi anggaran untuk perbatasan.

Pada 2015 anggaran perbatasan Rp 9,5 triliun, naik menjadi Rp 13 triliun pada 2016, dan Rp 16,9 triliun pada 2017. Namun, besar anggaran itu, kata Boy, masih di bawah kebutuhan ideal, yaitu di atas Rp 20 triliun per tahun.

Berdasarkan data BNPP, 778 kecamatan di 134 kabupaten/kota di 23 provinsi berada di kawasan perbatasan. Pada 2015-2019 pemerintah baru mampu membangun 187 kecamatan di 41 kabupaten/kota di 13 provinsi. (REK/IRE/GAL/JOG/AGE/JAL/MKN)