KEEROM, KOMPAS – Jalur Trans-Papua yang direncanakan membentang sepanjang 3.462 kilometer dari utara hingga selatan Tanah Papua mengubah bentang alam dan memengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Setelah beberapa ruas dibangun, Trans-Papua telah memberikan manfaat ekonomi. Namun, di sisi lain, juga membawa dampak ekologi seperti perambahan ilegal yang semakin marak.

Ketika tim Ekspedisi Tanah Papua melihat langsung sejumlah daerah yang dilintasi jalur Trans-Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat sepanjang 2021, terbukanya akses dengan keberadaan Trans-Papua telah memicu perambahan hutan ilegal yang kian marak. Meskipun di sisi lain, warga terbantu karena Trans-Papua membuat satu wilayah dengan wilayah lain terkoneksi sehingga memudahkan distribusi logistik.

Perambahan hutan yang marak itu salah satunya tampak di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Pada 3 Desember 2021, tampak tumpukan kayu Merbau berbentuk balok ditumpuk di tepi jalan Trans-Papua di Kampung Wembi, Distrik Manem. Persis di samping tumpukan kayu tersebut, terdapat jalan setapak menuju hutan.

Jalan setapak itu dialasi papan kayu. Kami menyusuri jalan tersebut dengan berhati-hati. Warga setempat menyebut jalan ini sebagai rel karena digunakan untuk titian sepeda motor.

Berjarak sekitar satu kilometer menuju hutan, terdapatpondok kayu yang dihuni para pembalak. Enal (25), salah seorang pembalak keluar dari pondok, usai beristirahat. “Saya di sini sejak 2013,” ujar Enal yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Baca juga : Realitas Getir Benteng Terakhir

Enal bekerja sebagai pengangkut kayu Merbau dari lokasi penebangan ke tepi jalan Trans-Papua. Kayu itu dijual seharga Rp 800 ribu per kubik kepada seorang pengusaha pengolahan kayu di Distrik Arso, Keerom.

Berbekal informasi dari Enal, kami mendatangi usaha pengolahan kayu (saw mill) di Distrik Arso. Ramadhan, salah seorang pegawai di pengolahan kayu tersebut, mengakui, stok kayu Merbau tersebut berasal dari Kampung Wembi.

Ramadhan mematok harga kayu Merbau atau biasa disebut kayu besi tersebut Rp 4,25 juta per kubik. Ini harga standar di Arso. “Bos juga ada saw mill di Abepura (Jayapura). Kalau beli di sana, harganya bisa di atas Rp 5 juta,” kata Ramadhan.

Ketua Dewan Adat Keerom Servasius Tuamis menilai, praktik usaha pengolahan kayu yang diduga tidak memiliki izin dan mengambil kayu dari hutan-hutan masyarakat adat semakin marak dalam beberapa tahun terakhir seiring semakin terbukanya akses jalan. Kondisi itu terjadi di beberapa distrik seperti di Distrik Arso, Arso Timur, Arso Barat, Manem, Skanto, hingga Waris.

Adapun para pelaku menggunakan mesin pemotong kayu untuk menebang pohon dengan diameter rata-rata masih di bawah 50 centimeter. Mereka hanya membayar premi kepada masyarakat selaku pemilik hak ulayat hanya Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per kubik.

“Perusahaan mengambil kayu dari masyarakat dengan harga yang sangat murah. Kami sudah berulang kali menegur masyarakat namun mereka sama sekali tidak peduli karena beralasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ungkap Servasius atau biasa disapa Servo.

Jadi, setelah jalan ada orang bisa mengambil kayu dan berburu dengan jumlah banyak

Adapun di Tambrauw, Papua Barat, adanya jalur Trans-Papua memudahkan penebangan kayu secara ilegal di hutan. Selain itu, aktivitas berburu burung di kawasan hutan sekitar jalan juga lebih marak.

“Jadi, setelah jalan ada orang bisa mengambil kayu dan berburu dengan jumlah banyak,” ungkap Semuel Ariks, tokoh masyarakat Suku Mpur di Lembah Kebar.

Ekonomi menggeliat

Kendati demikian, masyarakat setempat mengaku terbantu dengan adanya Jalan Trans-Papua. Dengan adanya jalan, memudahkan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik serta menggeliatkan perekonomian warga.

Di Keerom, aktivitas ekonomi menggeliat setelah kehadiran jalan Trans-Papua rute Jayapura – Wamena Kabupaten Jayawijaya yang tersambung pada 2018. Hal itu dirasakan Wini (54), pemilik warung makan Sopo Nyono di Distrik Arso, ibukota Keerom.

Dari hasil berjualan makanan, wanita asal Jawa Timur ini bisa mendapatkan pemasukan Rp 300.000 hingga Rp 700.000 per hari. Wini yang bermukim di Keerom selama 35 tahun ini mengungkapkan, kondisi jalan di Keerom pada tahun 80-an belum teraspal dan berawa.

Di Lembah Kebar Tambrauw, Semuel Ariks, menuturkan, sebelum adanya Jalan Trans Papua, masyarakat adat yang tinggal di Lembah Kebar harus naik pesawat terbang ukuran kecil untuk bepergian ke Kabupaten Manokwari atau Kota Sorong.

Baca juga : Sawit Ditolak, Terbitlah Jagung

Sebelum adanya jalur Trans Papua, bahan-bahan bangunan dari wilayah lain harus diangkut dengan pesawat ke Lembah Kebar dengan biaya mahal. “Dulu, angkut satu sak semen dengan pesawat itu harus bayar Rp 500 ribu,” kata Semuel.

Setelah ada Jalan Trans Papua, masyarakat adat di Lembah Kebar lebih banyak bepergian dengan menyewa mobil gardan ganda yang juga dilengkapi dengan bak terbuka. Dari Lembah Kebar ke Manokwari atau sebaliknya harga sewanya sekitar Rp 2 juta. Satu mobil itu bisa mengangkut sekitar 20 sak semen sehingga harga angkutnya hanya Rp 100.000 per sak.

Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas menilai, jalan Trans Papua memiliki manfaat bagi orang asli Papua (OAP) karena memudahkan mobilitas orang dan barang serta membuka akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Namun, di sisi lain, pembangunan Jalan Trans Papua juga memiliki dampak negatif, yakni memudahkan terjadinya penebangan pohon secara ilegal dan perusakan hutan. Selain itu, juga memfasilitasi peredaran narkoba dan minuman keras.

Hal ini antara lain terlihat di wilayah Pegunungan Tengah seperti Kabupaten Jayawijaya, Papua. Cahyo sendiri pernah meneliti pembangunan jalur Trans-Papua di Jayawijaya (2018) dan Tambrauw (2019).

Keadilan sosial

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur Trans-Papua bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan konektivitas. Selain itu, juga untuk memangkas harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi di Papua.

“Kalau ada orang asli Papua (OAP) bilang tak ingin jalan, itu menurut mereka. Keputusan (pembangunan infrastruktur) bukan dari kami saja tetapi dari DPR yang (konstituen) di daerah pemilihannya minta jalan,” ujar Basuki, ketika ditemui di Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

Secara terpisah, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menuturkan, jika akses yang terbuka mendorong praktik perambahan ilegal maka pihaknya juga akan mendorong penegakan hukum di luar upaya pencegahan. “Jalan itu tidak hanya membuka akses (perambahan), tetapi juga membuka (jalan) bagi para penegak hukum untuk melakukan patroli rutin dan (memudahkan) mobilitas pengawas kehutanan,” kata Alue.

Alue menambahkan, penegakan hukum menjadi langkah terakhir jika semua pihak sudah memiliki kesadaran untuk menjaga hutan demi masa depan. “Pelaku usaha sadar, masyarakat sadar, dan birokrat sadar. Jadi tidak ada pikiran jangka pendek untuk mengejar keuntungan semata,” kata Alue.(FAI/FLO/HRS/JAL/VAN/ICH/ILO)