Infrastruktur Jawa Tengah: Jangan Anak Tirikan Lagi Wilayah Selatan

Rencana pemerintah membangun jalan lintas selatan ibarat oase bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah yang wilayahnya akan dilintasi jalan tersebut. Ada harapan, keberadaan jalan tersebut akan membuka aksesibilitas Jawa bagian selatan yang selama ini dianggap sebagai daerah pedalaman. Dengan demikian, potensi yang ada di wilayah tersebut bisa dikembangkan secara optimal.

Di Jawa Tengah, jalan lintas selatan (JLS) yang akan dibangun sepanjang sekitar 212 kilometer tersebut diharapkan dapat membuka keterisolasian ekonomi di wilayah selatan. Ketertinggalan perekonomian wilayah selatan dibanding wilayah utara selama ini lebih disebabkan pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah utara.

Dari segi potensi ekonomi, wilayah selatan tidak kalah dengan wilayah utara. Hal ini terbukti, pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada masa Komisi Dagang Belanda (Verenigde Oostindische Compagnie/VOC), wilayah selatan Jateng merupakan jalur perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi.

Hasil bumi yang dikirim ke Belanda tersebut, antara lain, adalah kapulaga, kayumanis, kopi, indigo, dan kopra. Rempah-rempah dan hasil bumi dari sejumlah wilayah di selatan dan sekitarnya tersebut dikirim ke Belanda melalui Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, yang dulu dikenal sebagai Pelabuhan Tjilatjap.

Jejak perkebunan rempah-rempah itu masih banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Majenang di Cilacap dan di Kecamatan Paranggupito di Wonogiri. Hanya saja, perdagangan rempah-rempah tidak lagi melalui Pelabuhan Tanjung Intan. Di Majenang misalnya, masyarakat menjual rempah-rempah melalui pengepul yang akan langsung menjual rempah-rempah ke Jawa Barat atau Jakarta.

Potensi lainnya yang berlimpah adalah perikanan tangkap. Namun sayang, faktor alam, keterbatasan modal, serta belum adanya perhatian pemerintah membuat potensi ini belum dioptimalkan. Masyarakat pantai di Wonogiri dan Purworejo, misalnya, masih mengandalkan hidup dari pertanian.

Jika kita ke Pantai Jatimalang, pusat nelayan di Purworejo, kehidupan agraris lebih kental dibanding kehidupan maritim. Di pantai itu kita dapat menjumpai petak-petak lahan tanaman cabai. Jumlah nelayan di sana pun kurang dari 100 orang. Selain karena keterbatasan modal, masyarakat baru mengenal budaya melaut tahun 1980-an.

Seorang istri petani, sebut saja Lasiem, mengatakan, suaminya pernah mencoba mengadu nasib menjadi nelayan. Namun, suaminya tidak kuat menghadapi terpaan cuaca di Laut Selatan yang ganas. “Sebenarnya hasil dari melaut bisa lebih besar dari bertani di lahan pasir,” katanya ketika ditemui tim Ekspedisi Susur Selatan Jawa 2009 tengah memanen cabai di Pantai Jatimalang, 2 Mei 2009.

Pemerintah daerah sebenarnya telah berusaha mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di Laut Selatan. Namun, kebijakan yang diambil sering kali parsial dan top down sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasilnya, sejumlah bangunan mangkrak di pantai selatan.

Pelabuhan Pendaratan Ikan di Pantai Klotok, di Paranggupito, Wonogiri, yang dibangun bertahap pada 2002-2007 mangkrak. Di depan dermaga, pemecah gelombang dibiarkan teronggok, bertumpukan dengan batu karang. Kondisi yang sama juga dapat kita jumpai di Pantai Pasir, Kebumen. Gedung Balai Benih Udang di Pantai Jatimalang juga mangkrak, bahkan tidak terlihat bekas ada aktivitas di sana.

Ke depan, upaya pemberdayaan masyarakat pesisir pantai selatan harus memerhatikan kebutuhan masyarakat. Selain pelatihan, masyarakat juga membutuhkan bantuan modal guna membeli kapal. Seperti apa yang dikemukakan Kasdi (50), nelayan di Paranggupito. “Kalau punya kapal, kami pasti bisa melaut,” kata nelayan yang pernah mengikuti pelatihan penangkapan lobster tersebut.

Pemerintah juga harus mempunyai perencanaan pengembangan wilayah yang matang. Pembangunan JLS barulah awal untuk membuka wilayah selatan. Pemerintah harus konsisten dengan tidak hanya memprioritaskan pembangunan di utara seperti selama ini. Pembangunan jalan di selatan, misalnya, tidak perlu lagi harus menunggu pembangunan dan perbaikan jalan di utara selesai.

Pengamat Pengembangan Wilayah dan Kota dari Undip, Ragil Haryanto, berharap pemerintah konsisten. Ketika pemerintah menetapkan suatu wilayah sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), seperti Cilacap, harus diimbangi dengan alokasi dana untuk pembangunan wilayah tersebut.

Sebagai PKN, kondisi Cilacap memprihatinkan. Gemerlap Cilacap semu oleh keberadaan kilang pengolahan minyak PT Pertamina, pabrik semen PT Holcim. Namun, jika kita bergerak sedikit menjauh dari pusat kota Cilacap, seperti di Kampung Laut dan Majenang, wajah ketertinggalanlah yang tampak.

Keinginan masyarakat Majenang untuk memisahkan diri dari Kabupaten Cilacap karena merasa dianaktirikan haruslah menjadi pelajaran bagi pemerintah. (SON/EGI/MDN/GAL)