Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi pemasok utama rempah dunia. Namun, prestasi itu lambat laun surut karena minimnya keberpihakan, tata niaga yang lemah, serta penjagaan kualitas yang tidak merata. Pengembangan rempah Nusantara ibarat berjalan otomatis tanpa kendali alias autopilot.

Tahun 1986 sampai 1987, peneliti asal Vietnam, Prof Pam Van Dong, bersama kelompoknya datang ke Indonesia. Mereka ingin belajar bercocok tanam lada dari petani dan peneliti Indonesia.

Di Indonesia, mereka belajar betul bagaimana menerapkan budidaya lada yang intensif. Usaha itu tidak sia-sia, sekarang Vietnam telah bertengger di peringkat pertama produsen lada terbesar dunia.

”Beberapa kali saya menemani orang Vietnam belajar menanam lada di Lampung. Sekarang, perkebunan lada mereka sudah berkembang pesat. Setelah sukses, mereka tidak lagi berkunjung ke sini,” ujar Lukito (59), petani lada di Desa Sukadana Baru, Margatiga, Kabupaten Lampung Timur, April lalu.

Jika menilik data International Pepper Community (IPC) 2015, produktivitas lada Indonesia jauh di bawah Vietnam. Rata-rata produksi lada Vietnam bisa mencapai 2.280 kilogram per hektar, sementara Indonesia hanya 663,79 kilogram per hektar. Vietnam yang dulu belajar dari Indonesia kini sudah melesat jauh meninggalkan ”gurunya”.

Kompas/Johnny TG

Petani lada di Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, melilitkan tanaman lada ke junjung, Selasa (14/3). Junjung sebagai tempat rambatan akar lada ditanam sekitar 30 cm. Tinggi junjung 2,5 m – 3 m agar memudahkan saat panenan.

Di sektor komoditas pala, catatan sejarah dunia mengakui bagaimana pulau-pulau Indonesia menjadi pemasok pala terbaik dunia selama berabad-abad, bahkan beribu-ribu tahun. Namun, karena minimnya upaya peningkatan kualitas, pala Indonesia kalah bersaing di pasar dunia.

Kembali lagi, mereka yang belajar yang akan menjadi pemenang. Prestasi Indonesia sebagai produsen nomor satu pala dunia telah digeser oleh Grenada, negara kepulauan kecil di Karibia yang mengembangkan perkebunan pala asal Banda.

”Kualitas pala kita tidak pernah bisa bersaing dengan Grenada meski asal pala mereka dahulu dari Banda. Grenada sekarang menjadi penentu harga pala dunia karena mereka bisa menghasilkan pala dengan mutu yang seragam,” tutur Pasril Wahid, peneliti senior rempah.

Berkali-kali ekspor pala Indonesia ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat gagal. Kontainer-kontainer berisi biji pala yang dikirim ke luar negeri terpaksa dikembalikan karena munculnya aflatoksin, racun yang berpotensi memicu penyakit kanker.

Aflatoksin muncul dari jamur yang tumbuh di biji-biji pala. Jamur tersebut tumbuh karena proses pengeringan biji pala yang tidak sempurna.

Pengeringan pala yang tidak maksimal salah satunya disebabkan bercampurnya aneka macam pala dari petani yang bermacam-macam. Begitu sebagian pala terkena jamur, jamur tersebut akan menyebar menulari pala lainnya.

Oleh karena itulah, di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, pengusaha muda Sigit Ismaryanto yang puluhan tahun berbisnis pala berupaya memastikan penjagaan kualitas pala dengan menyortir secara ketat pala-pala dari petani. Setelah disortir, pala-pala tersebut diproses menggunakan mesin pengering khusus hingga semua pala memiliki tingkat kekeringan yang seragam.

Selain ancaman racun aflatoksin, kapasitas produksi pala nasional kini juga semakin turun. Di Banda, produksi pala dalam 20 tahun terakhir menyusut drastis.

Pongky van den Broeke, pemilik perkebunan pala terbesar di Banda, mengungkapkan, sebelum tahun 1997, dalam satu kali panen bisa dihasilkan 5 ton pala kering. Namun, sekarang hasil satu kali panen maksimal hanya mencapai 2 ton.

Menurut Pongky, hasil panen pala kurang maksimal karena beberapa penyebab. Pertama, pohon-pohon pala sudah terlalu tua, pohon-pohon muda yang ada belum berproduksi maksimal, dan  pemanasan global.

”Dulu di sepanjang pantai Pulau Banda Besar tumbuh banyak pohon kenari yang bisa melindungi pulau dari udara panas pantai. Namun, sejak 1990, pohon-pohon pelindung itu banyak ditebangi. Akibatnya, pala-pala muda rontok dan banyak petani mengalami gagal panen,” paparnya.

Tak diperhatikan

Keterpurukan rempah dalam negeri, baik dari sisi volume maupun kualitas, tidak lepas dari minimnya peran pemerintah. Fokus pemerintah yang melulu hanya pada tiga produk, yaitu padi, jagung, dan kedelai (pajale), semakin meminggirkan rempah dalam peta percaturan pertanian nasional.

”Sekarang hidup mati untuk pajale. Target produksi padi dan jagung mungkin masih bisa dicapai, tapi untuk kedelai akan sulit sekali,” ucap Pasril.

Hingga saat ini, Indonesia masih harus mengimpor kedelai untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Meski memaksakan diri untuk mengembangkan pertanian kedelai, menurut Pasril, target nasional tidak mungkin tercapai karena kedelai memang bukan tanaman asli Indonesia.

Sementara itu, perhatian khusus terhadap pala yang merupakan tanaman khas Nusantara justru sangat kurang. Begitu pula dengan lada, tanaman asli India yang terbukti sangat cocok dikembangkan di Indonesia.

Kompas/Riza Fathoni

Pekerja mengeringkan fuli dan biji pala di gudang pemrosesan pala PT Agripro Tridaya di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, Jumat (2/6).

Lemahnya pengawasan terhadap pengembangan pertanian rempah semakin terasa ketika peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) di desa-desa semakin berkurang. ”Sekarang jarang sekali ada petugas PPL di lapangan. Padahal, peran mereka sangat penting untuk penanganan dini gangguan penyakit ataupun cuaca,” kata Sumita, Sekretaris Jenderal Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI).

Di Lampung Timur, petani juga mengeluhkan buruknya infrastruktur menuju perkebunan lada. Kerusakan akses jalan turut berpengaruh terhadap harga lada.

”Kerusakan parah jalan menuju desa kami menjadi alasan tengkulak untuk menurunkan harga. Tapi, meski tak didukung pemerintah, kami tetap akan menanam lada,” ucap Ketua Masyarakat Petani Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung Supangat.

Terobosan sendiri

Di tengah minimnya perhatian, petani dan pengusaha rempah akhirnya berinisiatif melakukan terobosan-terobosan mandiri. Di Kabupaten Sitaro, Janes Robby Kiwol beberapa tahun mengupayakan penerbitan Sertifikat Indikasi Geografis (SIG) Pala Siau.

Dengan adanya SIG, risiko tercampurnya pala Siau dengan pala dari luar pulau terhindar sehingga mutu pala tetap terjaga. Sama seperti daerah lain, ekspor pala di Siau selama ini berkali-kali gagal karena notifikasi pengimpor yang mendeteksi adanya jamur, racun, ataupun bakteri dalam pala.

Terbitnya SIG Pala Siau pada Februari 2016 diharapkan bisa menaikkan daya tawar sekaligus mendongkrak ekspor pala Siau. Dengan mendapatkan sertifikasi, petani pala di Pulau Siau bisa langsung berhubungan dengan pembeli luar negeri dari Timur Tengah, Eropa, Amerika, Jepang, Vietnam, dan China.

Tentu langkah mendongkrak kualitas ini tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak didukung banyak pihak, termasuk pemerintah. ”Kami tetap mengharapkan bantuan pemerintah pusat dan provinsi terutama untuk mengawasi tata perdagangan pala dan pengembangan pala ke depan. Dalam lima dekade ke depan, produksi pala Siau akan turun karena tingkat kesuburan tanah yang berkurang dan serangan hama penggerek batang,” papar Kiwol.

Inisiatif mandiri petani juga muncul dari Pulau Banda Besar terutama dalam hal penyediaan bibit pala. Pongky dalam enam tahun terakhir telah mengembangkan sendiri pembibitan pala. Sampai sekarang, ia telah menangkarkan ratusan ribu bibit pala yang kemudian dijual ke seluruh Indonesia.

”Persoalan besar yang kami alami sekarang ada pada hilirisasi yang terbentur izin, modal, dan pemasaran. Pemerintah hanya membantu dalam hal penyuluhan, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi,” ungkap Pongky.

Tahun 2010, ketika acara Sail Banda digelar, petani pala Banda berharap kegiatan itu bisa mendongkrak pemasaran pala Banda. Pongky langsung mendapat pesanan sepertiga kontainer jus pala dari seorang pejabat Badan Ketahanan Pangan Maluku.

Namun, begitu pesanan disiapkan, kegiatan Sail Banda justru digelar di Ambon. Akibatnya, barang-barang tersebut gagal terjual dan Pongky pun menuai kerugian.

Lemahnya kebijakan pengembangan rempah sangat terasa mulai dari hulu hingga hilir. Semuanya dibiarkan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas alias autopilot.

Tahun depan, Kementerian Pertanian memang mengalokasikan stimulus fiskal sebesar Rp 2,1 triliun dalam APBN untuk pengembangan bibit tanaman hortikultura dan perkebunan, termasuk di dalamnya komoditas rempah. Akan tetapi, penyediaan bibit tidak serta-merta langsung bisa mendongrak produksi rempah nasional karena persoalan-persoalan lain belum disentuh, mulai dari proses produksi, pascapanen, hingga tata niaga perdagangan rempah. (ALOYSIUS B KURNIAWAN/MUKHAMAD KURNIAWAN)